Catatan Dari Workshop Hasil Penilaian Resiko Bencana (3 - Selesai)

Tekan Resiko Bencana, Perlu Kerjasama Semua Kalangan

Diukur dari tingkat exposure, kerapuhan, ketidaktahanan dan bahaya, Desa Jarak Kecamatan Wonosalam san Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung memiliki resiko bencana yang cukup tinggi. Keterlibatan multi stakeholder diyakini mampu meminimalisir ancaman banjir dan tanah longsor.

Demikian benang merah workshop Hasil Penilaian Resiko Bencana (risk assessment) di Desa Jarak dan Desa Kademangan yang diselenggarakan di Homestay Cempaka Mas Jombang, Selasa (25/5). Temuan itu berdasarkan hasil riset tim Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-NU) Jombang di dua Desa tersebut selama 2 bulan.

Menurut Muhammad Subhan, anggota tim peneliti risk assessment di Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung mengatakan, untuk meminimalisir ancaman banjir perlu dilakukan upaya stategis berkelanjutan dengan melakukan penghijauan pada lahan peyangga serta perbaikan sistem tata air. Disamping itu upaya taktis dengan melakukan pengerukan sedimentasi dan pembuatan plengsengan di sungai penghubung juga perlu dilakukan.

Namun, kata Subhan, upaya-upaya tersebut tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi harus melibatkan semua pihak. “Untuk meminimalisir ancaman banjir perlu dibentuk tim advokasi multi stakeholder,” ujarnya.

Pernyataan senada dikatakan Zainul Arif, anggota tim peneliti risk assessment di Desa Jarak Kecamatan Wonosalam. “Dengan resiko bencana yang cukup tinggi, maka perlu ada upaya peningkatan pengetahuan warga tentang pengusaan teknik pertanian organik berwawasan konservasi lingkungan. Tentunya, upaya ini harus dilakukan secara bersama-sama antar seluruh stakeholder yang terkait,” katanya.

Ketua Lakpesdam NU Jombang, Muhammad Hasyim mengatakan, melihat problem yang dihadapi masyarakat Desa Jarak dan Kademangan berdasarkan hasil penilaian resiko bencana memang diperlukan kerjasama semua pihak. “Dilihat dari konteks masalah, sebenarnya ini bukan semata soal cuaca. Disitu ada masalah lingkungan, hutan, pengelolaan air dan fasilitas jalan yang harus ditangani bersama,” ujarnya, Kamis (25/5) siang.

Dia menyebutkan, selain masyarakat beserta multi stakeholder lainnya, peran Perhutani sebagai pemangku hutan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta PDAM sebagai pihak yang memanfaatkan sumber dari pegunungan Anjasmoro sangat penting untuk meminimalisir resiko bencana di wilayah Jarak hingga daerah Mojoagung.

Sementara itu, Arifah Anas, Manajer program Lakpesdam NU Jombang mengaku masih menyimpan kegalauan atas upaya penanganan resiko bencana di daerah Jarak Wonosalam. Berdasarkan hasil risk assessment di Desa Jarak, salah satu solusi penting untuk menekan resiko bencana di daerah pegunungan Anjasmoro adalah melakukan konservasi lingkungan.

Namun, menurut Arifah, rekomendasi tersebut akan sia-sia jika pihak yang terkait langsung tidak terlibat. “Konservasi lingkungan itu terkait erat dengan Perhutani serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Jadi, kalau mereka tidak terlibat upaya itu akan sulit terlaksana,” katanya.

Arifah mengatakan, dalam workshop Hasil Penilaian Resiko Bencana yang dihadiri sejumlah SKPD Jombang serta masyarakat Desa Jarak dan Kademangan, Selasa (25/5) lalu, pihaknya sebenarnya berharap ada masukan berharga dari Perhutani serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

“Ada banyak masukan dari beberapa Dinas serta masyarakat yang hadir saat workshop kemarin. Tetapi, masukan-masukan itu menjadi kurang lengkap karena instansi yang terlibat dalam masalah hutan dan perkebunan tidak hadir,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Perhutani serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk menemukan solusi bersama berdasarkan hasil penilaian resiko bencana di Desa Jarak Kecamatan Wonosalam dan Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung. (Ms)

Perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang menyampaikan tanggapan Hasil Penilaian Bencana di Desa Kademangan, Mojoagung dan Desa Jarak, Wonosalam, di Cempaka Mas Jombang, Selasa (26/5) lalu.