Sebagian Petani dan Tengkulak Tidak Faham HPP

Jombang – Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah tidak banyak diketahui petani. Padahal, penetapan HPP oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi petani dari permainan harga.

Syaiful, Petani asal Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Jombang mengatakan, selama menggeluti dunia pertanian dia belum pernah memahami HPP gabah ataupun beras. Selama ini, untuk menjual hasil panennya, dia seringkali berpatokan pada harga pasar.

Tidak jarang, hasil panenya dibeli para tengkulak dengan harga yang berbeda. “Biasanya ya begitu, petani sama tengkulak itu itung-itungan dulu, baru kemudian menentukan harga,” ujar Syaiful.
Saipul mengatakan, dia lebih senang jika HPP diumumkan secara menyeluruh kepada petani sebelum musim panen tiba. Selama ini belum banyak petani yang memahami HPP meski sudah lama bergelut dalam pertanian.
Menurut Syaiful, sosialisasi HPP perlu dilakukan pemerintah kepada petani agar antara tengkulak dan petani tidak terlalu rugi. “Kalau tahu HPP-nya berapa, nanti khan bisa lebih praktis dalam menentukan harga,” katanya, Kamis (4/5).

Dia berharap, Badan Urusan Logistik (Bulog) lebih berperan aktif untuk membeli gabah dari petani dengan harga sesuai HPP.

Sulhan, salah seorang tengkulak menyatakan, selama menjalani profesi sebagai tengkulak dalam ukuran kecil dia tidak pernah memahami HPP. Dalam melakukan transaksi dengan petani, dia lebih sering menggunakan patokan harga yang berkembang di pasar.

”Yang saya tahu selama ini harga gabah itu nego dengan petani. Kalau harganya cocok ya jadi (beli). Biasanya saya beli Rp. 2.500 per kilogram. Saya tidak pernah tahu HPP gabah itu berapa,” terang Sulhan. (Ms/Er)

Bulog Agar Beli Gabah Langsung Dari Petani

Jombang – Ketua Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Mastur Baidlowi menyatakan, Badan Urusan Logistik (Bulog) seharusnya membeli gabah petani saat masih kering sawah (GKP). Hal itu untuk mengurangi kerugian petani saat datang masa panen raya.

Menurut Mastur, pembelian gabah kering sawah bisa menyelamatkan petani dari permainan harga oleh tengkulak. Umumnya, persoalan petani adalah tidak bisa menjual gabah kering giling (GKG) karena sebagian petani tidak memiliki lantai jemur sendiri. “Seharusnya Bulog itu beli gabah yang kering sawah, soalnya tidak semua petani punya lantai jemur,” kata Mastur, Senin (1/3).

Mastur mengatakan, Komisi B juga berharap agar Bulog bisa membeli gabah petani melalui perseorangan meski melalui beberapa kriteria. “Bulog juga tidak boleh diskriminatif. Mereka seharusnya juga bisa membeli dari perseorangan. Kalau itu tetap tidak bisa dilakukan, kami yang akan memediasi bikin kontrak dagang dengan bulog,” ujarnya.


Komisi B, lanjut Mastur, menyadari jika selama ini kinerja Bulog dan Dinas Pertanian masih kurang maksimal. Hal itu dapat dibuktikan dengan tidak terselesaikannya persoalan penjualan gabah dengan harga yang layak, serta sosialisasi HPP yang tidak merata. “Kerja mereka itu kurang maksimal, sejak dulu persoalan ini tidak bisa diselesaikan, bahkan sosialisasi HPP saja nggak merata” tambahnya.

Mastur mengaku, pihaknya belum menerima informasi terkait kenaikan HPP gabah sebesar 10% yang berlaku mulai 1 Januari 2010. ”Kami malah belum dikasih tahu kalau HPP naik 10%, itu artinya khan tidak ada sosialisasi yang merata.”

Meski belum menemukan formula khusus untuk mengatasi persoalan petani, Komisi B berkomitmen untuk mengawasi regulasi pertanian dan ketahanan pangan dengan ketat. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang Dinas Pertanian dan Perum Bulog. “Mungkin kamis (4/3) nanti mereka kita undang untuk membicarakan kesiapan menyambut masa panen,” ujar Mastur Baidlowi. (Ms/Er)

Pemerintah Tidak Optimal Sosialisasikan HPP

Tabel harga gabah di penggilingan berdasarkan kadar air dan kadar hampa/kotoran
Keterangan; Harga GKP di petani adalah harga GKP di penggilingan di kurangi ongkos angkut sesuai kondisi wilayah
KA = Kadar air (%)
KH = kadar Hampa(%)
GKG =Gabah kering Giling
GKP-1 = Gabah Kering panen Kualitas 1
GKP-2 = Gabah Kering panen Kualitas 2
GKP-3 = Gabah Kering panen Kualitas 3
GLK = Gabah luar kualitas
Sumber; Bulog sub-divre Surabaya selatan

Sosialisasi harga pembelian pemerintah (HPP) tidak optimal. Sejumlah petani mengaku tidak tahu jika HPP naik sebesar 10% sejak 1 Januari 2010. Akibatnya, sejumlah petani yang telah mengawali panen padi terpaksa menjual gabah dengan harga lama.

Menurut Muhammad Subhan, Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU Jombang, banyaknya petani yang tidak tentang HPP mengindikasikan lemahnya sosialisasi HPP oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian. “Yang kita sayangkan, saat masa panen (padi) dimulai ternyata banyak petani tidak tahu tentang HPP, ini khan aneh,” ujar Subhan, Senin (1/3).


Padahal, kata Subhan, sosialisasi tentang HPP sangat dibutuhkan petani agar mereka bisa meningkatkan penghasilan. Selama ini petani sering mengalami kerugian karena tidak tahu tentang HPP. Tidak adanya informasi tentang HPP membuat petani rela menjual gabahnya sesuai penawaran tengkulak. (Ms/Mtb)

HPP Naik, Petani Tidak Tahu

Jombang – Terhitung mulai 1 Januari 2010, pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras sebesar 10%. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2009, peningkatan HPP bertujuan untuk menjaga keuntungan usaha para petani.

Berdasarkan Inpres tentang kebijakan perberasan menaikkan HPP beras tersebut, Pemerintah menetapkan kenaikan harga gabah kering panen (GKP) Rp 2.640 per kilogram, gabah kering gilig (GKG) Rp 3.300 per kilogram, serta beras Rp 5.060 per kilogram.

Namun, naiknya HPP gabah tersebut tidak banyak diketahui petani. Sejumlah petani mengaku belum tahu perihal naiknya HPP. “Saya belum tahu kalau harga gabah (HPP) sekarang dinaikkan,” kata Nur Salim, Petani asal Desa Palrejo, Kecamatan Sumobito, Jombang.

Naiknya HPP, kata Nur Salim, sebenarnya bisa membantu petani sebab ada peluang untuk meningkatkan pendapatan. Namun, karena kurangnya sosialiasi membuat sejumlah petani tidak bisa menikmati naiknya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang ditetapkan.

Pernyataan Nur Salim cukup beralasan, sebab beberapa petani di Kecamatan Sumobito, Peterongan dan Jogoroto sudah memulai masa panen. “Karena tidak tahu pasti berapa HPP yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga saat ada yang menawar tidak bisa memberikan acuan harga yang pasti,” ujarnya, Jum’at (26/2).

Pernyataan senada dikatakan Tikno. “Wah, ya memang petani itu nggak tahu berapa harga gabah dari pemerintah. Jadi ya jual saja dengan harga yang dikasih tengkulak. Seng penting bisa bayar hutang,” seru Tikno seraya berharap pemerintah memberikan informasi lebih awal perihal HPP agar petani tidak selalu rugi saat panen.

Karman, petani asal Sumobito, membenarkan jika saat ini masih banyak petani yang tidak tahu naiknya HPP Gabah yang berlaku sejak awal tahun ini. Beberapa petani terpaksa menjual gabah dibawah standart karena terlambat mengetahui naiknya HPP. “Banyak yang langsung menjual (gabah) dengan harga yang ditawarkan tengkulak,” jelas Karman.

Sementara itu, dua petani asal Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Jombang, Ahmad Zaini dan Sodikin mengungkapkan, ketetapan naiknya HPP gabah belum mereka ketahui. “Belum tahu kalau sekarang HPP naik,” kata Sodikin.

Di Kecamatan Jogoroto, beberapa petani yang sudah memulai masa panen bersiap menjual gabah hasil panen mereka sesuai harga yang ditentukan tengkulak.

Belum Ada Perlindungan
Harga gabah yang diterima petani pada awal masa panen tahun ini masih cukup baik. Namun, kondisi tersebut kemungkinan bakal berubah saat panen raya yang berlangsung mulai pertengahan bulan Maret. “(Masalahnya) saat panen serempak harga gabah selalu hancur,” ungkap Karman, Petani asal Kecamatan Sumobito, Jombang.

Pernyataan senada dikatakan Suyono, tengkulak asal Kecamatan Kesamben, Jombang. Pada awal masa panen tahun ini harga gabah masih bersahabat kepada petani. “Saat ini harga masih cukup baik karena panen belum serempak,” ujarnya, Sabtu (27/2). (Ms/Er/Sbh)

Tanah untuk kehidupan

Pengertian tanah

Telah lama kita mengenal tanah, bahkan setiap hari kita tidak pernah lepas berhubungan dengan tanah.
Akan tetapi, setiap orang kalau ditanya soal tanah akan menjawab dengan pengertian yang sangat beragam. Oleh karena itu pengertian tanah didasarkan dari aspek pertanian, yaitu tanah yang berfungsi sebagai media pertumbuhan tanaman tingkat tinggi dan sebagai basis kehidupan manusia dan hewan.


Tanah adalah produk transformasi mineral dan bahan organik yang terletak dipermukaan sampai kedalaman tertentu yang dipengarui oleh faktor-faktor genetis dan lingkungan, yakni: bahan induk, iklim, organisme hidup(mikro dan makro), topografi, dan waktu yang berjalan selama kurun waktu yang sangat panjang, yang dapat dibedakan dari cirri-ciri bahan induk asalnya baik fisik, kimia, biologi, maupun morfologinya.(bersambung)

Belajar Organik, Belajar Sabar

Oleh: Omistriyah
(Pengurus KPM/ Kelompok Perempuan Mandiri),
Pendamping Usaha Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha
Bersama Pertanian – Bogor

Pada tahun 1998 Saya mulai belajar bertani, mulai dari buka lahan sampai menanam. Waktu itu hanya satu petak dengan satu atau dua macam tanaman. Setelah berumur tiga minggu, Saya pupuk dengan urea terus sampai tahun 2001. Awal tahun 2001 Saya mulai mengenal Mas Daniel (ELSPPAT-Bogor) dan kawan-kawannya. Mereka sering membicarakan pertanian organik. Saya juga diajak Kak Ida (ELSPPAT, Bogor) ke lahan di Desa Geblug untuk melihat pertanian organik. Saya sering bertanya-tanya bagaimana pertanian organik ini? Waktu itu Saya sering memperhatikan Mas Daniel di desa Cijulang yang sangat ulet dengan tanamannya. Lama Saya belajar dan mengamati pertanian organik ini.

Awal tahun 2002 Saya mulai semakin tertarik dengan tanaman organik, selain mengurangi modal juga karena pupuk urea semakin melonjak harganya. Saya mulai dengan sama sekali meninggalkan pupuk urea diganti dengan pupuk kandang. Pertama-tama, hasilnya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan menggunakan pupuk urea. Bahkan selama tiga kali Saya gagal panen, hanya ada sedikit yang bisa dimakan. Dengan kesabaran walaupun rugi, rugi dan rugi tetap saja Saya jalankan.

Setelah Saya amati ternyata tanah itu keras seperti pasir dan didalamnya tidak ada bakteri-bakteri. Selanjutnya saya coba mengubur sampah dan pupuk kandang. Setelah lima belas hari sampai satu bulan, mulai ada bakteri-bakteri di dalam tanah. Kurang lebih setelah sembilan bulan tanaman mulai kelihatan agak subur, panennya kadang bisa dijual, meski kadang hanya untuk dimakan saja. Itu hasil belajar di lahan sendiri dengan cara tumpang sari, sistem rolling dan rotasi.

Selain itu Saya juga belajar pertanian organik bersama kelompok ibu-ibu. Di Dusun Pangkalan sudah berjalan tiga bulan, di Dusun Cijulang sudah berjalan 2,5 bulan. Dimulai dengan belajar membuat kompos guna mengurangi penggunaan pupuk pabrik.

Kantor Ketahanan Pangan Bantah Warga Konsumsi Nasi Aking

Jombang – Kantor Ketahanan Pangan Jombang membantah bahwa ratusan warga Desa Pulosari, Kecamtan Bareng, Jombang yang mengkonsumsi nasi aking.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan, Tjahyo Widodo melalui Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Mutu Produk Pangan Kabupaten Jombang, Nusantaran Wijaya mengatakan, kabar tentang adanya ratusan Kepala Keluarga (KK) yang mengkonsumsi nasi aking di Desa Pulosari itu tidak benar.

Menurut Nusantaran, pihaknya sudah melakukan pemantauan ke lokasi. Hasilnya, hanya sekitar dua KK saja yang mengkonsumsi nasi aking. “Pemberitaan itu tidak benar. Kami sudah melakukan pengecekan ke lokasi dan hanya ada dua keluarga yang mengkonsumsi nasi aking. Itupun bukan nasi aking karena dia hanya mengkonsumsi nasi jagung atau sego ampok,” bantahnya, Senin (18/1) siang.

Nusantaran menambahkan, berdasarkan keterangan Kepala Desa Pulosari, dua KK yang diketahui mengkonsumsi nasi aking tersebut telah tersentuh bantuan dari pemerintah, baik program raskin, BLT dan Jamkesmas.

Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Syaikhu mengatakan, masih adanya warga yang mengkonsumsi nasi aking karena tidak mampu membeli beras merupakan pukulan telak bagi pemerintah.

Menurut Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, meskipun hanya salah satu warga saja yang mengkonsumsi nasi aking, hal itu merupakan situasi yang tidak manusiawi. Apalagi, saat ini pemerintah tengah menggalakkan perbaikan pada program-program kesejahteraan rakyat. “Ya itu hal yang tidak manusiawi, karena disaat pemerintah sudah menurunkan program kesejahteraan seperti raskin, BLT, jaminan kesehtan ternyata masih ada warga yang mengkonsumsi nasi aking,” seru Syaikhu.

Dia berharap, sistem administrasi pemerintahan dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten segera diperbaiki. Sebab selama ini, kata Syaikhu, administrasi yang amburadul menyebabkan progam-program pemerintah seperti raskin, BLT, jaminan kesehatan serta program lainnya seringkali tidak tepat sasaran. (Er)

Harga Beras Mahal, Warga Konsumsi Nasi Aking

Jombang - Karena tidak mampu membeli beras, ratusan Kepala Keluarga (KK) di Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Jombang terpaksa memberi makan keluarganya dengan nasi aking. Nasi aking adalah sisa nasi yang telah dikeringkan kemudian dimasak kembali.

Menurut Purnomo, Ketua RW 04, Desa Pulosari, sebagian besar warganya yang berjumlah 120 KK terpaksa mengkonsumsi nasi aking. Pasalnya, warga tidak mampu membeli beras yang harganya mencapai Rp. 6.500,- per kilogram.

Meski sebagian besar warganya sudah menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun jumlah dana tersebut tak cukup mampu membantu untuk memenuhi kebutuhan.

Purnomo berharap, kondisi yang dialami warga Desa Pulosari dapat segera direspon pemerintah. “Harapannya ya semoga pemerintah segera turun tangan dan member bantuan beras murah,” ujarnya, Minggu (17/1).

Suwanto, salah seorang warga mengatakan, harga beras yang terus naik membuat dirinya tak mampu memberi makan keluarganya secara layak. Pria yang bekerja sebagai buruh tani tersebut mengatakan, dana BLT yang diterimaya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anaknya.

Sugiati, isteri Suwanto menjelaskan, persoalan gizi tidak menjadi pertimbangan penting bagi keluarganya. Harga bahan nasi aking yang hanya senilai Rp. 2.500,- perkilogram, membuatnya memilih mengkonsumsi nasi aking meski kadar gizinya rendah. “Soal gizi nomor dua, yang penting parut kenyang. Soalnya harga beras mahal,” ujarnya.

Untuk menambah variasi rasa dari nasi aking yang dimasak, jelas Sugiati, masakan nasi aking tersebut dicampur dengan singkong yang sudah dikeringkan atau dicampur dengan jagung. (Ms)

Pertanian Tradisional Dapat Redam Efek Krisis Global

VHRmedia, Jakarta - Metode pertanian tradisional efektif melindungi masyarakat dari dampak krisis global. Pertanian berbasis masyarakat dapat digunakan sebagai sarana melawan pertanian industri yang merusak lingkungan.

Pandangan tersebut mengemuka dalam seminar "Gerakan Politik Hijau Merespons Krisis Global" yang diselenggarakan Sarekat Hijau Indonesia di Jakarta, Rabu (3/12).

Ketua Gerakan Petani Internasional (La Via Campessina) Henry Saragih mengatakan, pertanian berbasis keluarga lebih efisien dibandingkan pertanian industri. "Kapitalis tidak efisien. Karena pertanian tradisional, traktor besar tidak bisa masuk," ujarmnya.

Menurut Ketua Serikat Petani Indonesia, agar pertanian tradisional efektif, cara pandang yang menilai pertanian tradisional kelanjutan perbudakan harus dihapuskan. "Pertanian masyarakat adat kita jauh lebih efisien," ujarnya.

Henry menyebutkan, hanya Rp 500 miliar dari total APBN untuk pertanian Rp 17,5 triliun yang dibelanjakan untuk pengadaan pupuk organik yang ramah lingkungan. Sisanya digunakan untuk pengadaan pupuk kimia yang merusak lingkungan.

Hendro Sangkoyo dari Sekolah Ekonomika Demokratik menilai perlawanan menggunakan cara protes tidak lagi efektif di tengah krisis global. Perlawanan harus dilakukan dengan politik alternatif yang menjadi lawan tanding arus modal.

Dia mengusulkan perjuangan alternatif dengan melawan politik tata ruang yang dimainkan pemilik modal. Dalam perlawanan itu diupayakan politik untuk melindungi ruang hidup masyarakat dari imbas perdagangan bebas. "Politik yang tidak membongkar ruang hidup," katanya. (E1)

Ratusan Hektar Sawah Di Kesamben Diserang Tikus

Jombang–Ratusan hektar sawah di Kecamatan Kesamben, Jombang diserang hama tikus. Akibat serangan hama tikus, para petani di 6 Desa di Kecamatan tersebut mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.

Menurut Edy Danu Puspito, petani asal Desa Podoroto, Kesamben, hama tikus menyerang areal persawahan di Desa Podoroto, Pojok Kulon, Kedung Betik, Kedung Melati, Gumulan dan Jati Duwur, Kecamatan Kesamben.

Meski sudah dilakukan upaya penanggulangan hama tikus, namun langkah tersebut tidak berhasil dan tikus tetap menyerang benih padi yang baru ditanam beberapa hari kemarin. “Petani sudah melakukan beragai upaya penanggulanan. Diantarannya memasang jebakan dengan makanan, perburuan menggunakan anjing pelacak, memasang setrum dan membongkar pematang sawah. Namun upaya itu tidak berhasil,” ujar Danu.

Petani lainnya Faisal Asro mengatakan, sebelum menyerang benih padi, tikus sebelumnya juga sempat menyerang tanaman kedelai milik petani. Serangan hama tikus tersebut menyebabka petani menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. “Karena serangan tikus, kedelai terpaksa dipanen dini dan akhirnya petani rugi hingga ratusan juta rupiah,” katanya, Minggu (3/1).

Suhardi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mengaku sudah melakukan berbagai upaya untuk membantu petani memberantas hama tikus. Bantuan kepada petani juga sudah diberikan kepada petani dalam bentuk bantuan pestisida, obat pembasmi tikus dan anjing pelacak. “Sejauh ini pemerintah sudah mengucurkan total dana sebesar Rp. 200 juta, namun permasalahan tikus tidak kunjung selesai,” kata Suhardy. (Er)